‘demokrasi kita’ dan sebuah ide yang tak populer

1.

Pada salah satu bagian dari buku yang telah dibahas sebelumnya, dikisahkan kalau Hatta sebenarnya juga kecewa dengan tindakan Soekarno yang memutuskan untuk menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Hatta masih menaruh harapan pada partai-partai, meski secara tegas mengatakan kalau saat itu tengah terjadi krisis demokrasi sebab para pemimpin partai lupa pada asas-asas perjuangan mereka.

Pada buku itu pula, disebut juga, bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia dipimpin oleh dua tipikal pemimpin. Beberapa bersifat administrator dan cenderung memiliki pemahaman lebih tentang prinsip-prinsip membangun serta menjalankan negara modern. Sementara yang lain, berada pada kategori pemikat masa, orator ulung, punya cita-cita besar dan mulia, tetapi sering bingung untuk menurunkan ide-ide besar itu pada rencana yang lebih detail.

Hatta merupakan tipikal pertama. Seorang administrator. Sementara Soekarno merupakan tipe pemimpin kedua. Saya penasaran, bagaimana Hatta mengkritik sahabatnya ketika sang orator menerapkan Demokrasi Terpimpin yang dinilai sebagai suatu kediktatoran. Untuk alasan itulah kemudian saya membaca ‘Demokrasi Kita’ yang ditulis Hatta.

‘Demokrasi Kita’ merupakan sebuah risalah kritik dari Hatta yang secara detail menguraikan penyelewengan-penyelewengan Soekarno pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, perlu saya utarakan pula di sini, kalau saya tidak menemukan naskah asli risalah tersebut. Saya hanya menemukan sebuah risalah yang telah disunting oleh dua orang bernama Zaky Yamani dan Reita Ariyanti.

Kata seorang kawan, naskah aslinya setebal 140-an halaman. Sementara naskah yang saya baca dan menjadi inspirasi tulisan ini hanya setebal 36 halaman termasuk sampul. Kendati demikian, 30-an halaman itu terasa benar-benar menunjukkan kompleksitas dan ketajaman pandangan Hatta pada demokrasi -jika benar-benar penyuntingan tidak mengurangi dan melebih-lebihkan pandangan Hatta.

2.

Pada buku itu, sejak awal ia telah menyatakan keputusan Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin sesungguhnya telah begitu jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Bagaimana tidak? Soekarno secara tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai formatur kabinet, sementara dalam konstitusi yang berlaku presiden tidak membentuk kabinet, ia hanya punya kewajiban untuk menunjuk seorang formatur kabinet yang biasanya akan menjadi Perdana Menteri.

Memang, waktu itu Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer, yang baru jelang 1960-an dikembalikan kepada sistem presidensil, di mana kabinet bertanggung jawab pada presiden.

Hatta mengkritik peralihan yang dianggapnya inkonstitusional itu sebab parlemen seolah menerima begitu saja, dengan alasan Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat. Setelahnya, presiden tiba-tiba membuabarkan Konstituante yang telah dipilih oleh rakyat melalui suatu dekrit presiden.

Yang mengherankan, mayoritas partai-partai di dewan membenarkan tindakan presiden itu. suara-suara minor pada akhirnya juga mesti menyesuaikan diri dengan berenang mengikuti arus. Setelah itu timbul perselisian soal anggaran belanja negara antara DPR dan Soekarno. Pertentangan yang membuat Soekarno bahkan membubarkan DPR untuk kemudian membentuk DPR baru berdasar konsepsi dan pilihan Soekarno sendiri. Soekarno menyebutnya DPR-GR -Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Tindakan-tindakan Soekarno didasarkan pada pandangan pribadi bahwa sistem parlementer itu hanya sementara dan sudah waktunya dibubarkan demi kepentingan revolusi Indonesia menuju negara yang adil dan makmur. Baginya, demokrasi parlementer tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia karena partai-partai terlalu banyak dan sibuk berdebat sehingga menghambat implementasi kebijakan.

Soekarno merasa, bahwa sistem yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian Indonesia adalah sistem demokrasi yang satu gerak satu tujuan, dengan tumpuan pergerakan berada pada empat kekuatan utama: nasionalis, agamis, komunis, dan tentara. Semua itu, bagi Hatta, hanyalah kediktatoran yang didukung oleh kelompok-kelompok tertentu yang juga ingin mengamankan posisi mereka saat itu.

3.

Hatta unik sekali bagi saya. Walau pada tahun 1950 dialah yang meneken Maklumat X untuk melegalkan bentuk Demokrasi Parlementer, dalam risalah ini ia justru mengkritik sistem tersebut sebagai ejawantah atas ide-ide ultra-demokrasi. Pada risalah itu, kita menemukan pandangan Hatta yang lebih percaya pada sistem presidensil.

Hal lain yang tak luput dari perhatiannya ialah mahalnya ongkos pemilu. Partai-partai mesti mengeluarkan banyak dana untuk dapat berlaga dengan baik dalam persaingan masa kampanye. Pada titik semacam itulah partai jadi berfokus hanya untuk mencari uang. Kecurangan-kecurangan dalam parlemen dan korupsi-korupsi yang terjadi tak lain merupakan usaha partai untuk membiayai kontestasi pemilu yang mahal.

Maka tak perlu heran jika, misalnya, secara ideal keberadaan partai dalam demokrasi ialah sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat yang dilakukan secara teratur, akhirnya menjadi tujuan berpolitik dan negara sebagai alatnya. Orang masuk ke partai bukan karena keyakinan dan idealisme, melainkan untuk mencari jaminan dan kolega demi memuluskan kepentingan-kepentingan pribadi menuju kekuasaan.

Pendeknya, partai menjadi semacam piranti bisnis untuk merampok uang negara dan mengelabui sistem hukum.

Apakah sejak saat itu, Hatta telah melihat benih-benih kegagalan dalam demokrasi kita? Meski ia selalu coba optimis dengan mengatakan kalau keadaan masa itu hanyalah krisis demokrasi sesaat yang pasti bisa kita lalui, saya penasaran, jika, misalnya, beliau melihat kelakuan partai, DPR, serta lembaga negara lain terkait data suap-menyuap hari ini, apakah Hatta masih percaya kalau demokrasi tahun 1950-an hanya menderita sakit sementara?

Ataukah memang sejak saat itu, demokrasi telah tersandung dan pincang? Namun dengan sombong, keras kepala, dan tak tahu diri, kita  tetap memaksakan utopia demokrasi berjalan ngesot dan compang-camping sampai hari ini?

Saya kagum terhadap sikap dan pemikiran-pemikiran Hatta. Tetapi kepercayaan Hatta pada demokrasi secara umum bagi saya juga bermasalah. Ia percaya kalau demokrasi bakal bangkit kembali sebab Indonesia lahir dari cita-cita yang menggelora akan demokrasi sejak masa pergerakan menentang Belanda.

Ia merasa bahwa demokrasi merupakan sistem asli yang banyak dipraktikkan di desa-desa sebagai sistem asli. Beliau menyebut demikian, tanpa menyebut secara jelas, desa itu ada di mana? Toh, bahkan sistem sosial di Jawa dan Sulawesi demikian berbeda-beda. Di Buton, misalnya, ciri demokrasi dalam pemilihan sultan dan rapat-rapat di Baruga bukan sebuah sistem yang anonim, ia melekat dengan kuat pada sistem aristokrasi yang telah bertahan lebih dari 400 tahun.

Belum di daerah lain.

4.

Terlepas dari kesan Hatta yang teramat idealis itu, saya kian kagum padanya ketika ia bilang kalau Soekarno, tidak perlu diragukan, memiliki cinta yang tulus pada Indonesia. Bahkan, bisa jadi ide kediktatorannya itu berasal dari perasaan cinta semacam itu. Tetapi cinta semata tidak pernah cukup.

Dengan tajam Hatta membabarkan betapa keadaan negara seharusnya disikapi dengan hitung-hitungan rasional. Kerusakan infrastruktur, pemberontakan akibat ketimpangan pembangunan di daerah-daerah yang justru menyumbang sebagian besar devisa negara, serta ketidakpuasan angkatan perang terhadap partai dan gelagat mereka untuk mendominasi politik nasional, bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan dengan kediktatoran yang bertopang pada wibawa seseorang.

Dengan tegas Hatta menekankan, bahwa kediktatoran model Soekarno tidak akan berumur lebih panjang dari Soekarno sendiri. Dan sejarah membuktikan ramalan Hatta itu. Dengan semua semboyan dan slogan manifesto politik Demokrasi Terpimpin, Soekarno, toh, tidak dapat mencegah kemerosotan taraf hidup dan menghentikan inflasi.

Suatu keadaan yang tak jauh berbeda dengan hari-hari belakangan. Ketika semboyan-semboyan tentang revolusi industri 4.0 dan lagak-lagak ultrahumanis yang dijejalkan melalui ide-ide liberal menjadi doa-doa yang kita kira mustajab, penggusuran, korupsi, dan penyelewengan-penyelewengan jabatan jadi kian banal kita saksikan.

Dan pada saat-saat seperti ini, rasanya akan sangat ganjil mengatakan pada orang-orang kalau demokrasi masih akan bangkit sebab ide ini telah bersemayam jauh dalam tradisi asli Indonesia. Kesejahteraan memang mesti jadi tujuan utama. Tetapi demokrasi, ia hanya satu jalan yang harus ditelusuri rusak sejak mana sehingga dapat diperbaiki.

Jika enggan, bukankah seharusnya masih banyak perangkat lain untuk menciptakan jalan baru demi mencapai kesejahteraan dalam satu komunitas politik yang adil dan makmur?[*]

April, 2021

erikfathul Written by:

Alumnus Ilmu Sejarah Unhas. Sedang melanjutkan studi magister pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Depok. Pegiat di Taman Baca Kapo'a.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *