Menengok kembali demokrasi liberal 1950-1959

Ketika Sukarno-Hatta membacakan Proklamasi, Indonesia tidak langsung memiliki bentuk utuh dari Sabang-Merauke sebagaimana dipahami sekarang. Ada perjalanan sejarah yang -walau relatif singkat tetapi sangat berdarah-darah, mesti dilalui oleh negara kita untuk mencapai bentuknya yang sekarang. Dan perjuangan itulah manifestasi konkret dari upaya pemerintah Republik Indonesia ‘memindahkan kekuasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya’.

Tepat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia memasuki masa perang revolusi. Sebagaimana teman-teman tahu, Belanda masuk kembali, dan konstelasi politik dunia yang sebelum PD II didominasi oleh corak kolonialisme, tiba-tiba berubah. Di mana-mana, khususnya di kawasan Asia-Afrika negara-negara baru lahir, termasuk salah satunya adalah Indonesia.

Perjuangan panjang menentang kembalinya Belanda itu kemudian berakhir di akhir tahun 1949, ketika kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia. Namun pada masa itu, bentuk negara kita masihlah berbentuk serikat. Di mana masih banyak negara-negara bagian lain yang berdiri sebagai bagian dari perserikatan Indonesia ini.

Kurang dari setahun, negara Serikat ini dibubarkan. Indonesia mulai menemukan bentuknya, namun sistem pemerintahan kita masihlah menganut sistem parlementer atau dalam buku-buku sejarah, termasuk pada buku yang kita bahas ini menyebutnya sebagai Demokrasi Liberal.

Demokrasi Liberal atau juga sistem parlementer merupakan sebuah sistem di mana Presiden dan Wakil Presiden, yang pada masa itu masih dijabat oleh Soekarno dan Moh. Hatta, hanya berfungsi sebagai simbol pimpinan negara namun dapat menunjuk formatur kabinet. Formatur kabinet ialah orang yang merancang kabinet, menunjuk Menteri-menteri dari partai-partai yang ada dan diakui negara. Beberapa partai yang kuat pada masa itu di antaranya ialah Masjumi, PNI, dan PKI.

Pemimpin Menteri dan kabinet ini ialah seorang Perdana Menteri, yang mana biasanya ialah orang yang semula ditunjuk sebagai formatur oleh presiden tadi.

Demokrasi ini kita anut sejak tahun 1950 atas dasar Undang-Undang Dasar Sementara, sebelum kemudian dihapuskan oleh Presiden Soekarno melalui salah satu dekritnya. Pada dekrit itu, Presiden mengembalikan dasar negara pada UUD 1945 dan secara otomatis menghapuskan sistem Demokrasi Parlementer dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang mana menjadikan Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan menggantikan Perdana Menteri.

Kalau teman-teman pernah menonton film Gie, pada salah satu scene-nya terdengar berita Presiden Soekarno yang menyebut bahwa Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan berpusat pada dirinya itulah sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Selama ini pun, dalam pelajaran sejarah di sekolah, Demokrasi Liberal atau Parlementer seringkali dianggap terlalu bergaya barat dan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana sesungguhnya pergulatan, kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan Demokrasi Liberal ini, yang hampir berlaku selama 10 tahun pada masa awal berdirinya Republik, benar-benar jarang dibicarakan.

Buku yang ditulis Tim Khusus Tempo yang kita bicarakan ini, coba menelusuri dan memberi gambaran umum mengenai sejarah Indonesia pada masa diterapkannya Demokrasi Liberal tersebut.

***

Bayangkan, dalam kurun waktu hampir 10 tahun, terdapat 7 kabinet dengan kecenderungan kebijakan dan arah ideologi politik yang berbeda-beda. Itu seperti ada tujuh presiden dengan posisi politik berbeda dalam 10 tahun. Kita mungkin bisa memandang hal ini sebagai wujud dari ketatnya persaingan partai-partai dalam mengusung aspirasi mereka untuk diimplementasikan pada kebijakan negara.

Namun hal dengan begitu cepat silih bergantinya kabinet, tentu kita dapat merasa bahwa ada semacam ketidakseimbangan atau kecacatan dari demokrasi liberal ini. Putus-sambung kebijakan bisa saja terjadi dan mungkin membingungkan masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan krusial seringkali baru bisa diputuskan setelah momentumnya jauh terlewat.

Hal-hal semacam ini yang membuat orang pragmatis seperti Soekarno, yang setelah pengakuan kedaulatan ingin memamerkan pada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu membelokkan arus politik internasional yang sedang terpecah dalam spektrum blok barat dan timur. Soekarno, bersama dengan Cina hendak menciptakan garis politik internasional baru, dan itu memerlukan manuver yang cepat -bahkan terkesan terburu-buru. Itulah yang membuat Soekarno, setelah membubarkan Parlemen, bilang, “kalau sarjana hukum tidak diperlukan dalam revolusi.”

Beberapa buku bahkan menggambarkan kalau dalam demokrasi parlementer, terlalu banyak rapat digelar, dan keputusan tidak pernah jalan.

Tetapi benarkah kalau ahli hukum tidak akan mampu mengarahkan revolusi? Justru pada buku inilah saya kemudian lebih memahami betapa krusial posisi teman-teman Sarjana Hukum dalam satu sistem ketatanegaraan. Tetapi kenapa Soekarno bisa sampai mengatakan demikian? Apa situasi politik yang menjadi latar belakang sehingga membuat parlemen seolah-olah nyaris tidak berguna di mata Soekarno?

Semasa Demokrasi Liberal, lembaga Yudikatif seperti MA berada di luar tatanan kabinet dan parlemen sebagai lembaga eksekutif dan legislative. Secara umum kita bisa lihat kalau trias politica berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

Hal ini membuat hakim agung dan jaksa agung berani dan mampu memperkarakan anggota parlemen atau kabinet yang ketahuan melakukan penyelewengan-penyelewengan, bahkan perwira militer semacam A.H Nasution sendiri pun diperkarakan. Jika teman-teman membaca buku ini, pada banyak bagiannya, terlihat bagaimana sistem hukum berjalan sebagaimana mestinya, ketika prinsip rule of law benar-benar coba diterapkan sehingga tercipta suatu atmosfir positif mengenai kepastian hukum.

Atmosfir ini -juga posisi lembaga judikatif yang berada di luar struktur eksekutif dan legislatiflah yang membuat para hakim dan sarjana hukum pada masa itu punya pamor dan demikian dihargai. Demokrasi Liberal, membuat Hakim Agung memiliki posisi setara presiden. Jika presiden bertugas mengawal arah jalannya negara, maka hakim agung bertugas memastikan kebenaran ditegakkan dalam proses itu.

Posisi parlemen juga relatif lebih kuat daripada militer.

Kita melihat kenyataan itu ketika terjadi pertentangan internal dalam militer, saat Kolonel Bambang Supeno mempersoalkan langkah-langkah Nasution dan KSAD T.B Simatupang. Bambang Supeno dianggap melangkahi struktur hirarki tentara sehingga diberhentikan oleh Menteri Pertahanan.

Hal ini membuat Supeno melaporkan masalah tersebut ke Parlemen. Menanggapi hal itu, parlemen melayangkan mosi tidak percaya pada Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan masalah Angkatan Perang. Ada pula mosi lain yang menuntut pembentukan Panitia Negara untuk menyempurnakan Angkatan Perang. Lalu muncul lagi satu mosi, oleh Manai Sophiaan yang menghendaki agar Panitia Negara memiliki kewenangan untuk memecat pemimpin-pemimpin Angkatan perang.

16 Oktober 1952, Parlemen menyetujui mosi Manai Sophiaan. Tentara marah dan memobilisasi preman dan bekas Laskar Rakyat untuk berunjuk rasa di Istana. Besoknya, sekitar 5000 turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Hari itu, moncong tank tentara menghadap pada Istana Negara dan Gedung parlemen.

Pihak militer merasa kalau parlemen telah memecah-belah angkatan perang. Segera setelah demonstrasi, militer  memutus jalur telepon dan memberlakukan jam malam, membredel media massa yang tidak mendukung mereka, dan para anggota parlemen yang kritis ditangkapi. Menurut militer, mereka ditangkap untuk diamankan.

Kisruh di parlemen selesai, tetapi pertentangan internal dalam tentara masih terus berlanjut. Ada beberapa perwira yang mendukung tindakan demonstrasi 17 oktober itu, ada juga yang tidak sepakat dengannya.

Dalam buku ini kita menemukan penjelasan kalau kabinet, melalui Menteri pertahanan, lebih condong pada perwira-perwira yang kontra 17 oktober. Akhirnya, Nasution dipecat. Puncaknya, pada 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh, dan mngembalikan mandat pemerintahan pada presiden. Bersamaan dengan gejolak pemberontakan di daerah, Soekarno menerapkan SOB, keadaan darurat perang.

2 tahun kemudian, keluar dekrit presiden yang menghapuskan sistem Demokrasi Parlementer. Presiden ingin melanjutkan revolusi dengan, baginya perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialism belum selesai. Makanya, Demokrasi Parlemen yang dipenuhi dengan sidang konstituante itu dihapuskan dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Militer selanjutnya kembali memainkan peran penting dalam operasi Irian Barat beberapa tahun setelahnya.

Banyak yang bilang kalau salah satu kenangan manis selama masa Demokrasi Liberal atau parlementer ini ialah berbobotnya perdebatan di Konstituante. Mereka memang gagal merumuskan Dasar Negara karena tajamnya perbedaan antara mereka yang menghendaki dasar negara tetap berbunyi ‘menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan kubu partai yang menolak gagasan itu.

Namun, meski belum sempat merumuskan Dasar Negara sampai dibubarkan oleh Dekrit Presiden, konstituante telah berhasil merumuskan bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan hak asasi manusia. Soal HAM, semua partai malah seperti berada dalam satu arus.

Perdebatan-perdebatan itu juga dilakukan dengan beradab. Meski ideologi partai-partai begitu tajam perbedaanya, tetapi tidak ada gontok-gontokkan, sabotase mikrofon, atau gebrak meja. Mungkin karena pada masa itu, para pemimpin, selain memang cerdas-cerdas, tahu benar bagiamana memperlakukan orang-orang yang sederajat dengannya sebagai sesama negarawan. Perdebatan terjadi di mimbar.

Materi yang dibawakan sifatnya sangat filosofis dengan kiasan-kiasan. Mereka yang naik ke mimbar juga adalah para orator ulung. Kalau dibayangkan, konstituante agaknya seperti arena silat yang mempertunjukkan pertandingan para pendekar yang punya ilmu tinggi dan mampu menjunjung adab. Bukan mengaku pendekar tapi ketika di arena gelagatnya macam orang mabok tidak tahu adat.

Tetapi Tak ada Gading Tak Retak

Sejak masa demokrasi parlementer, ketika pemilu pertama kali dilaksanakan pada 1955, budaya ejek-ejekan di lapangan sepertinya sudah memang dari sananya.

Selain itu pada dekade 1950-an juga itulah ketegangan rasial antara pribumi dan Tionghoa benar-benar menuju titik didih dan kemudian pecah ketika terjadi peristiwa 65. Terdapat serangkaian kebijakan pada masa demokrasi parlementer yang menekan aktivitas ekonomi etnis Tionghoa.

Persoalan dwikewarganegaraan mencuat, muncul kebijakan yang melarang etnis Tionghoa untuk berdagang tak peduli apapun afiliasi politiknya dan status kewarganegaraannya. Hal ini menimbulkan gelombang besar pengungsi etnis Tionghoa ke Tiongkok.

Kalau kita membaca kisah ini lebih dalam, kita mungkin bisa sedikit lebih mengerti apa itu artinya terusir dan berputus asa. Begitu pendeknya umur kabinet sepanjang 10 tahun itu juga bagi saya merupakan sesuatu yang tidak sehat. Perubahan kebijakan dan kecenderungan ideologi tentu tidaklah begitu baik bagi satu sistem pemerintahan yang sehat.

Secara pribadi, saya membayangkan andaikan partai-partai Islam mengalah dalam penentuan dasar negara, sepertinya kita bisa banyak mereguk banyak manfaat dari rancangan UUD yang saat itu mungkin akan berhasil dirumuskan oleh konstituante.

Akhirnya

Masa lalu memang selalu menawan. Seorang kolumnis dalam buku ini bilang kalau hal itu bisa terjadi karena masa lalu -bagaimana pun rumitnya telah berhasil teratasi. Kalau kata Syahlan, masa lalu yang belum teratasi itu namanya masa kini.

Belajar dari sejarah adalah mempelajari secara kritis lebih dan kurang yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kalau mengagumi masa lalu dengan membabi buta, itu namanya mau bikin sekte.

Tapi merupakan hal wajar kalau kita rindu dengan beberapa keping kejayaan di masa lalu itu, terutama kepastian hukum yang membuat politik dan hukum adalah dua bidang pekerjaan yang bermartabat.

Beberapa pengamat bilang, andai dibiarkan lebih lama, kemungkinan demokrasi liberal ini bisa menemukan bentuknya yang matang. Sayang sekali karena kecenderungan militer saat itu membuat proses perkembangan demokrasi ini tiba-tiba terhenti.

Kehilangan terbesar ialah ketika Sukarno menarik Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro ke dalam kabinet yang menjadikan pucuk pimpinan MA menjalankan fungsi sebagai yudikatif dan eksekutif secara bersamaan. Saat itulah, benih-benih goyahnya independensi yudikatif terlihat. Suatu kelokan dalam sejarah yang membuat kita patutnya tak perlu heran kalau, misal, hari-hari ini kita selalu merasa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.[*]

Maret, 2021

erikfathul Written by:

Alumnus Ilmu Sejarah Unhas. Sedang melanjutkan studi magister pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Depok. Pegiat di Taman Baca Kapo'a.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *