Menjadi Guru di Indonesia: Runyam yang Paling Runyam

Awal baru. Hari baru. Tahun baru. Dan keributan tetap saja tak kunjung reda. Resolusi-resolusi tahun lalu yang tak terwujud, polemik vaksin, penanganan, dan varian baru Covid-19. Juga sikap negara yang gemar membuat warganya patah hati.

Beberapa hari setelah semua orang berdoa untuk segala kebaikan di tahun ini, datang informasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pendaftaran Maret nanti. Namun, informasi yang seharusnya menjadi kabar baik di tengah  huru-hara  ini malah menjadi  api dalam sekam. Pasalnya, ada isu formasi  guru dihapuskan dari penerimaan  CPNS dan diganti dengan PPPK.

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan P3K. Ia merupakan upaya peningkatan taraf  kesejahteraan hidup guru honorer yang selama ini menjadi luka dalam dunia pendidikan. Guru honorer adalah guru non-PNS yang mengabdikan diri sebagai pegajar dengan gaji yang sudah menjadi rahasia umum, sangat redah dan selalu dirapel per beberapa bulan. Gaji setinggi pasak dengan tupoksi kerja setinggi gunung, ironi. Masalah yang tidak pernah mendapat solusi selama berpuluh-puluh tahun.

Olehnya, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, berupaya hadir untuk mengurai benang kusut ini dengan Program Merdeka Belajar, yang secara filosofis memberi kesempatan pada seluruh guru honorer di seluruh Nusantara untuk membuktikan kelayakan dirinya sebagai pengajar melalui jalur P3K.

P3K ini merupakan bukti  hadirnya pemerintah dalam  mengoptimalkan penyerapan tenaga guru di sekolah negeri. Jumlah tenaga Guru ASN yang tersedia di sekolah negeri baru 60 persen dari jumlah seharusnya. Sementara menurut catatan dapodik negeri ini masih membutuhkan satu juta guru lagi. Itulah sebabnya, langkah mengeluarkan penerimaan guru melalui jalur CPNS dianggap diskriminatif oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI).

Jalur penerimaan CPNS dan PPPK ibarat dua perahu  dengan tujuan pelabuhan berbeda. Pada poin 2 dalam press release tertanggal 31 Desember 2020, Pengurus Besar PGRI menyatakan bahwa perekrutan P3K ditujukan kepada guru honorer yang berusia diatas 35 tahun untuk memperoleh status kepegawaiannya, sementara jalur CPNS diperuntukkan  untuk lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi pegawai negeri sipil dan memberi kesempatan kepada guru sebagai ASN.

Untuk masuk menjadi guru melalui jalur P3K, pemerintah menyaratkan bahwa calon peserta minimal telah mengajar selama dua tahun dan sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)  serta memiliki Nomor Unik Pendidikan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau diperuntukan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak mengajar. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal  7 dan 21, guru yang diangkat melalui jalur P3K tidak memiliki Nomor Induk Pegawai, tidak memiliki pensiun, dan jaminan hari tua sebagaimana guru yang diterima melalui jalur CPNS.

Nah! Inilah yang menjadi sorotan PBPGRI dan masyarakat umum. Rasanya, mereka yang hendak menjadi guru telah dipersulit dari awal. Butuh berapa tahun lagi lulusan pendidikan untuk menjadi guru honorer yang terdaftar di dapodik dan memiliki nomor induk tersebut? Ini bukan pekerjaan simsalabim. Fakta di lapangan menunjukkan, ada yang sudah hampir tiga tahun menjadi guru honorer belum terdaftar di dapodik,

Sedang Pendidikan Profesi Guru pun bukan hal murah. Sekolah PPG  mesti ditempuh satu-dua tahun dengan tujuan menciptakan guru berkeahlian khusus atau menciptakan guru yang  benar benar berkompeten dan profesional. Jurusan-jurusan lain yang tidak berlatar pendidikan dapat masuk sekolah ini untuk kemudian boleh mendaftar sebagai calon tenaga pengajar melalui jalur P3K.

PPG bisa diikuti oleh sarjana non pendidikan, PPG adalah pengganti akta IV.  Sialnya, berdasar Permendikbud Nomor 37 tahun 2017 pasal 4 butir c dan d, syarat untuk masuk PPG adalah sudah terdaftar di dapodik dan memiliki NUPTK, serta juga untuk sarjana dari jurusan lain, maka lulusan pendidikan akan bersaing dengan berbagai macam jurusan untuk formasi guru.

Pertanyaannya, apakah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari universitas-universitas dianggap tidak kompeten dan professional?

Apa guna belajar teori pendidikan selama empat tahun? Apa gunanya lembar akta mengajar? Sementara tembakan karier lulusan pendidikan sangatlah terbatas. Jika memang FKIP tidak memiliki signifikansi, ada baiknya fakultas ini dihapuskan saja. Sebab, bukankah bagi pemerintah, pendidikan itu bukanlah hal filosofis dan cenderung bersifat teknis semata?

Perlu diketahui, beberapa tahun ini peminat jurusan pendidikan  khusunya Pendidikan Dasar Guru  SD (PGSD) dan  Pendidikan Guru Pendidian Usia Dini (PGPAUD )di Universitas Halu Oleo naik grade menyaingi jurusan mentereng lainnya: Kedokteran dan Farmasi, misalnya. Sebabnya, acapakali dalam penerimaan Guru SD dan  Guru PAUD,  pemerintah selalu menjemput bola.

Begitu banyak kursi kosong untuk formasi tersebut.  Sampai-sampai sering terdengar kalimat, “Ada kenalanmu lulusan PGSD?  di sini kosong, masukkan berkas, auto lulus!” Dan ini kenyataan! Pada tahun anggaran kemarinpun daerah Mawasangka, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara banyak yang mengisi kursi kosong. Betapa menjanjikannya jika mengingat banyaknya guru mendekati masa pensiun!

Berdasar data proyeksi pensiun di Dashboard GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2021-2025, pada tingkat nasional tercatat 316.535 guru akan memasuki masa pensiun. Sementara untuk Sulawesi Tenggara berjumlah 3.059 guru. Di saat harapan menjadi guru ASN mulai digantung, pemerintah datang dengan kebijakan guntingnya.

Secara teoritis, mungkin Mas Menteri benar sebab hendak menyembuhkan luka telah lama di dunia pendidikan. Namun, niat baik tinggal jadi niat baik ketika Plt. Badan Kepegawaian Nasional, Bima Hana Wibisana, mengatakan alasan dikeluarkannya formasi guru dari CPNS sebab setelah empat – lima tahun pengabdian biasanya mereka megajukan pindah lokasi dinas dan itu merusak distribusi guru nasional.

Jika itu duri dalam dagingnya, mengapa tak membuat saja aturan ketat terkait persoalan pindah-pindahan ini? Mengapa tak mengantisipasinya sejak masa pemberkasan seperti surat pernyataan untuk tidak pindah tugas atau mengundurkan diri jika belum memenuhi 10 tahun? Bukan malah menghapus penerimaan jalur CPNS! Jangan lain gatal lain digaruk!

Ekslusifnya penerimaan guru melalaui P3K membuat perjalanan karier seorang lulusan Ilmu Pendidikan untuk menjadi Guru ASN begitu panjang, dan pasti melelahkan. Hal ini bisa jadi melukai profesi guru di mata masyarakat. Lulusan cerdas Sekolah Menengah tidak lagi berminat menjadi guru, mahasiswa yang sedang dalam proses perkuliahan dan atau sedang tugas akhir menjadi patah semangat.

“Untuk apa terburu-buru jika sudah luluspun belum bisa masuk ke sekolah untuk mengabdi menjadi tenaga honorer karena sedang pandemi? Belajarpun masih daring. Dan yang paling menyakitkan ialah ketiadaan peluang. Percuma cumlaude! tidak ada gunanya IPK yang hampir menembus angka atau sudah  4,0. Begitu juga alumnus yang belum sempat mengabdi dan keteteran biaya PPG beserta syarat-syaratnya tadi.

Jika menjadi guru saja sudah dipersulit seperti ini, siapakah kelak yang akan mendidik anak bangsa untuk menjadi Presiden, Anggota DPR, Menteri, dan segala pemangku kebijakan? Menjadi guru itu tidak mudah,  guru mesti mendidik mental, jiwa, fisik dan otak yang mumpuni untuk menghadapi dan menantang kerasnya dunia di hari depan. Karena dari didikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula dengan sifat sifat mulia, menjauhi korupsi, misalnya.

Kenapa Indonesia tidak mampu mencontohi laku Jepang dalam memuliakan tenaga pendidik mereka? Saat Jepang mengalami lumpuh total akibat dijatuhi bom atom oleh sekutu, pertanyaan pertama kali yang dilontarkan oleh Kaisar Hirohito adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Sebegitu sulitkah untuk belajar dari sistem pendidikan Finlandia, bagaimana mereka memanajemen guru dan murid mereka. Bukankah pemerintah selalu mengadakan studi banding di luar negeri, kemana semua ilmu itu?

“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu,” bukankah demikian sabda Nabi?[*]

Januari, 2021

Purnama.sp

Alumnus Pendidikan Kimia 2014, Universitas Haluoleo. Pegiat di Taman Baca Kapo’a

Catatan:

HR. Bukhari – 6015

Taman Baca Kapoa Written by:

Organsisasi Pembelajar di Baubau. Bergerak-Baca-Tulis-Diskusi agar tak hilang ditelan angin.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *