PERGULATAN DEMOKRASI LIBERAL: ZAMAN EMAS ATAU HITAM?

Bagaimana mungkin demokrasi liberal sebuah model demokrasi ala barat akan diterapkan di dunia timur seperti indonesia. Demokrasi liberal atau sistem parlementar merupakan sistem pemerintahan di mana presiden hanya sebagai simbol negara. Perdana menteri lah yang memimpin kabinet.

Sebuah sistem yang menjamin kebebasan individu berdasarkan  rule of law,  yang dalam perjalanannya perdana mentri suatu waktu bisa diberhentikan oleh parlemen  jika dinilai sudah tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi bangsa yang baru memasuki babak baru setelah revolusi pasca kemerdekaan, dan disepakatinya hasil-hasil sidang Konferensi Meja Bundar tentunya menghadirkan iklim tersendiri bagi tumbuhnya sistem demokrasi parlementer ini.

Belum lagi perubahan negara dari bentuk serikat (RIS) menjadi Republik, serta konflik-konflik di daerah yang belum terselesaikan tentunya akan banyak mempengaruhi perkembangan sistem yang berlaku saat itu. Dilihat dengan dilakukannya 7 kali pergantian perdana mentri selama kurun waktu 1950-1959, sesungguhnya bisa dibaca sebagai bentuk pendewasaan dalam berdemokrasi ketimbang sebagai suatu kekacauan tanpa arah.

Membaca kembali periode ini adalah langkah memperoleh lagi semangat kenegaraan yang Hatta dan Syahrir perjuangkan. Menemukan kembali keinginan para pendiri bangsa ini untuk memandang demokrasi yang idealnya diterapkan.

Ada sebuah harapan yang dilandaskan pada sikap politik luar negeri kita yang bebas aktif dengan mencontoh sistem pemerintahan ala barat ini yaitu untuk menunjukan kepada dunia bahwa telah lahir sebuah negara baru di khatulistiwa, negara yang tidak memihak pada negara adikuasa manapun. Sebuah bangsa besar nantinya yang akan menjadi poros ketiga di tengah-tengah dunia yang terbelah.

Mengambil tagline “Zaman Emas atau Hitam?”, buku ini menawarkan keterbukaan cara pandang kita terhadap Indonesia pasca revolusi. Mengambil latar 1950-1959 yaitu suatu periode dimana diberlakukannya sistem parlemen dalam pemerintahan atau para sejarawan menyebutnya periode demokrasi liberal sama seperti judul buku ini “pergulatan demokrasi liberal 1950-1959”.

Menyorot beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam periode itu dari pandangan sekunder oleh para peneliti pada zaman itu ataupun dari kesaksian mereka yang terlibat melalui wawancaranya langsung dengan wartawan Tempo.  Buku ini berisi beberapa esai mengenai kejadian pada periode itu dari berbagai sudut pandang yang mungkin tidak di berikan oleh buku-buku pelajaran sejarah.

Beberapa pandangan dari peneliti masa kini juga ditampilkan pada bagian Kolom. Seperti pengamat hukum indonesia, sejarawan, praktisi hukum dan staf pengajar UI, dan LIPI. Sebagian besar tulisannya mengacu pada beberapa tulisan Boyd R. Compton, Herbert Feith dan Daniel s. Lev.

Di dalamnya ada beberapa dokumentasi kejadian pada periode itu, foto-foto tokoh yang terlibat dan beberapa ilustrator kejadian maupun potongan-potongan koran yang diterbitkan kala itu. Sedikit banyaknya akan mampu membawa kita untuk menyelami bagaimana perdebatan intelektual dan dinamika bernegara pada masa pencarian jati diri bangsa itu.

***

Membaca buku ini membuat saya merasa bahwa Ir. Soekarno, sang proklamator, mengambil tindakan kurang tepat dalam memandang perkembangan konstituante maupun parlemen pada saat itu. Terlepas dari konflik-konflik yang terjadi serta keinginan yang mungkin saja demi menjaga keamanan dan kestabilan negara, seolah-olah ada sebuah kepentingan lain yang dikehendaki oleh sang proklamator bersama sang jendral melalui dekrit presiden memberhentikan konstituante dan mengembalikan kekuasaan dan wewenang ke tangan presiden atau yang kita kenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Sistem parlementer harus dipandang sebagai sebuah proses pendewasaan dalam berdemokrasi. Walaupun mungkin terkesan lambat, namun beberapa draf hukum, seperti yang menyangkut Hak Asasi Manusia berhasil diselesaikan oleh parlemen. Hal ini harus di pandang sebagai sebuah kemajuan dalam demokrasi indosesia, sebab menjadi sesuatu yang sangat fundamental.

Bagaimana kebebasan individu diutamakan dan dilindungi dalam prosesnya. Demokrasi tanpa kebebasan individu, kebebasan bersuara, kesamaan dalam hukum adalah sebuah pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Setiap suara mewakili dirinya sendiri bukan atas keterpaksaan atau di bawah tendensi dari suatu kuasa yang lain sehingga hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

Ada beberapa poin penting dalam buku ini :

  1. Poitik dan hukum

Pemilu pertama yang diselenggarakan 1955 pada masa Perdana Mentri Ali Sastroamidjojo. Pemilu yang diikuti oleh partai-partai dengan haluan politik yang berlawanan (nasionalis, agamis, dan komunis). Kondisi negara yang cenderung tidak stabil pasca pemberontakan DI/TII dan tragedi 17 oktober 1952.

Partai-partai dengan perbedaan ideologis ini menguasai media masa, dan merupakan salah satu cara membentuk opini publik. Dalam tulisan ini juga mencatat tidak jarang terjadi gesekan fisik, misalnya yang terjadi antara PKI dan Masyumi. Tapi pada akhirnya itu semua hanya dinamika kampanye sebelum pemilu sedangkan pelaksanaan pemilu berlangsung dengan damai aman dan tertib.

Sebuah sikap kedewasaan dalam berpolitik, untuk negara yang baru merdeka, penyelenggaraan pemilu ini menjadi sebuah bentuk persetujuan kita terhadap sistem demokrasi yang bebas dan terbuka, dengan semua keterbatasan kita itu, ada sebuah harapan besar yang terselip di dalam kepercayaan kita terhadap sistem perpolitikan kita pada saat itu.

Proses peradilan dalam kejaksaan agung juga menunjukan proses independensi yang sangat kita idam-idamkan. Mengadili mentri, juga militer. Semua sama di depan hukum tanpa ada embel-embel kuasa dibalik keputusannya.

Slogan negara ini adalah negara hukum artinya siapapun harus tunduk di hadapan hukum, yang merupakan suatu kesepakatan kita bersama. Tidak memberikan peluang untuk berlindung di balik celah modal dan kuasa. Walaupun belakangan soekarno jualah yang mengawali perlemahan sistem hukum kita dengan pemerintah sebagai dalang pembebasan yang Wei Pin dan Khow Kim Eng, yang keduanya adalah tahanan kelas kakap di masa jabatan jaksa Soeprapto

Beberapa poin penting lainnya selama periode ini adalah: penghormatan  integritas individu untuk menjamin HAM, berlangsungnya overlaping consensus untuk menjaga sektarianisme, publisitas untuk menjaga ruang publik, toleransi autentis untuk menghindari fundamentalisme.

  • Kekuatan Militer

Tragedi 17 Oktober 1952 ketika 2 buah tank di hadapan istana yang menuntut presiden untuk segera membubarkan parlemen karena dinilai sudah terlalu jauh mencampuri urusan angkatan perang ditandai dengan beberapa mosi tidak percaya dari anggota parlemen yang diajukan kepada Mentri Pertahanan.

Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan militer terhadap parlemen. Peristiwa politik yang terjadi sebenarnya hanyalah upaya untuk menyuarakan ketidaksepakatan salah satu pihak dari kubu militer, yaitu aduan dari Bambang Supeno kepada parlemen.

Walaupun awalnya hanya seorang saja yang mengajukan mosi tidak percaya tapi di kemudian hari dukungan untuk reorganisasi mendapat dukungan dari parlemen. Konflik seperti ini mestinya tidak dianggap sebagai pemecah-belah asal tujuan akhirnya bukan pada perebutan kekuasaan, tapi harus dinilai sebagai sebuah nilai yang sifatnya transformatif.

Kapten Soemitro wakil Teritorium V/ Brawijaya, arek Surabaya berusia 25 tahun kemudian menggambarkan struktur Angkatan Darat yang menurut dia bisa menyatukan perseteruan di tubuh Angkatan Darat. Ia mendaku Herman Nicholas “ventje” Samual sebagai Kepala Staf (usia 33 th, Panglima Teritorium VII Wirabuana). Pilihan Inilah yang menjadi awal gerakan (PERMESTA) di tubuh Angkatan Darat yang menuntut penyelesaian beberapa masalah di tubuh AD. Bukan bagaimana Samual memimpin gerakan tapi yang terpenting adalah bagaimana Soemitro yang terkenal pandai berbicara dan berani itu tampil sebagai sebuah “kebetulan” yang menunjukan jalan keluar bagi beberapa pihak. Walaupun akhirnya gerakan inilah (Permesta dan PRRI) yang membuat pemerintah dan militer menetapkan SOB dan berujung pada pembubaran parlemen.

  • Kebebasan individu

Esai Goenawan Mohamad tentang la politiqeu dan le poitique, bahwa revolusi bukan hanya sebagai penguat dari semangat transformasi bangsa ini.  Perjuangan kita merebut kemerdekaan yang dipandang oleh GM sebagai sikap yang “jika kita mau sabar sedikit maka, toh, kita juga akan merdeka seperti negara-negara lain pada periode yang sama”.

Tapi revolusi adalah momentum nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa dan perasaan untuk melindungi (perjuangan diplomasi dan perang setelah kemerdekaan) juga sebagai sesuatu yang membuka cakrawala kita agar perubahan bisa selalu terjadi dan bisa kita usahakan, bahwa kita berhak mengisi posisi yang menentukan nasib kita sendiri.

Sedangkang Le Politique  dipandang sebagai sebuah kesamaan, solidariti lintas wilayah, keutuhan, indonesia yang damai setelah penjajahan, kesamaan gerak menuntaskan masalah bangsa ini, ada sebuah semangat “bangsa” dimana perbedaan yang memecah belah tidak diinginkan lagi. Semangat inilah yang menjadi alasan beberapa kebijakan diambil demi tercapainya “kestabilan”.

Walaupun itu berarti menemui jalan buntu, mandek, dan kerap kali represif. Keambiguan dalam memahami revolusi ini lah yang coba didialektikakan dalam sistem parlementer dengan menganggap kesatuan gerak harus diatur dengan mekanisme yang tidak menyalahi hak-hak individu dalam praktiknya sedangkan dalam prosesnya harus selalu ada sesuatu yang transformatif, yang membawa pada sebuah perubahan yang lebih baik.

Dalam kasus Asa Bafagih bukan hanya bagaimana hak ingkar wartawan menjadi sebuah galangan kekuatan melawan parlemen tapi juga bagaimana independensi pers, memberitakan sesuatu yang bahkan negarapun belum merestui. Hal ini harus dipandang sebagai bentuk idealisme jurnalistik yang bebas dari kuasa negara, bukan menjadi alat mengontrol isu oleh negara.

Selain itu jaksa agung Soeprapto mengumumkan bahwa perkara penuntutan sebuah surat kabar oleh negara karena dituduh membocorkan sesuatu yang disebut “Rahasia Negara” akan dikesampingkan, ini menunjukan rasionalitas sebuah keputusan dan kesamaan dalam hukum. Sebagaimana Hatta mengingatkan akan penting nya menyelesaikan perkara HAM karena dia mencurigai akan adanya sikap ke-berpihakan negara kelak.

***

Perbedaan dan perubahan harus lebih diberikan ruang untuk kita mengalami suatu perkembangan. Pembahasan dasar negara oleh konstituante adalah bentuk dinamika indonesia yang baru berkembang, proses percepatan seperti yang di ucapkan hamka, bahwa pembahasan UUD bukan seperti menggosok-gosok lampu Aladin, kita bukan mengusahakan sebuah keajaiban melainkan sebuah kesatuan sistem yang mengatur berlangsungnya negara. Ada cita-cita besar yang dibahas oleh parlemen pada saat itu yang tidak diberikan ruang oleh negara. Perdebatan diperlukan sebelum mencapai mufakat.

Menjalankan demokrasi dengan kuasa dan kekuatan militer adalah sebuah jalan mundur ke arah otoritarianisme,  bukannya para penjajahlah yang pertama kali mengajarkan kita bahwa kita harus menentukan nasib kita sendiri yang sesuai dengan kesepakatan kita bersama, memonopoli apa yang bisa kita terima dan bisa kita lakukan atas nama demi kebaikan bersama adalah jalan yang keliru.

Demokrasi sebagai jalan yang digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menyeluruh bukan digunakan sebagai alat kekuasaan untuk bertindak arogan semata-mata karena berada pada pihak mayoritas atau bahkan membuat dan menjadi mayoritas dengan kuasa dan otoritas.

Sebagai presiden pertama Soekarno memang jauh mendahului para elit politik yang lain karena kharismanya di masyarakat. Dibantu dengan Nasution dari militer saya rasa tidak susah mengubah keadaan Indonesia saat itu. Pemimpin kharismatik dan kekuatan militer adalah satu paket untuk membangun bangsa, tapi juga berlaku menghilangkan hambatan dengan alibi kestabilan negara, yang bisa saja dalam praktiknya disalahgunakan.

Sistem hukum harus terpisah dari sistem pemerintahan, negara dan aturannya harus menjamin agar perangkat hukum bisa independen dan bebas dari tekanan yang pada periode demokrasi liberal jaksa agung dipandang setara dengan kepala pemerintahan, dampaknya ialah kesama rataan dalam hukum serta birokrasi yang sehat karena ada lembaga peradilan yang mengontrol.

Semangat kita akhir-akhir ini yang mengalami kecenderungan untuk memberantas korupsi agaknya akan menemui ekosistem yang subur jika sistem hukum kita demikian.

Perdebatan yang terjadi dalam parlemen adalah sebuah iklim yang sehat dalam proses demokrasi, para orator begitu ganas dalam argumen tapi begitu santun dalam tindakan. Menjunjung tinggi apa yang disebut kesepakatan bersama dan kepentingan rakyat. Yang bisa saja sudah sangat jarang kita temui sekarang ini.

Bukan berarti kita kurang ganas dalam berargumen atau menjadi tidak santun di luar forum tapi kita tidak pernah diberi ruang untuk sebebas-bebasnya mencari jalan terbaik untuk bangsa ini, kita selalu dikukung oleh kuasa modal melalui tangan-tangan pemerintah dan militer.

Jika saja ruang itu diberikan atau jika harus memang “direbut” kembali mungkin saja negara yang lebih adil dan sejahtera seperti yang diamanatkan UUD 1945 benar-benar terwujud.[*]

Maret, 2021

La Faris

Anak Lamangga Atas. Alumnus Farmasi UIN Alauddin Makassar. Sedang mengabdikan diri di Puskesmas Bone, di pelosok Muna.

Taman Baca Kapoa Written by:

Organsisasi Pembelajar di Baubau. Bergerak-Baca-Tulis-Diskusi agar tak hilang ditelan angin.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *